Wakil Komandan Pussenif Mayjen TNI Tatan Ardianto, S.I.P. memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI Atas Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Alpalhankam pada unit organisasi TNI AD khususnya di Satker Pussenif. Rabu (07/08/2024)
Perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan Alpalhankam pada Kemhan dan TNI, serta instansi terkait lainnya adalah kegiatan yang strategis dan krusial dalam sebuah proses pertahanan negara.
Kegiatan ini memastikan bahwa kebutuhan pertahanan negara terpenuhi dengan peralatan dan fasilitas yang sesuai standar, berfungsi optimal, dan mendukung misi serta operasi pertahanan secara efektif.
Dengan perencanaan yang matang, pengadaan yang transparan, dan pemanfaatan yang tepat, Kemhan dan TNI dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan, menjaga keamanan negara, dan mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Dalam sambutannya, Ketua Tim BPK RI Lambang Prabowo menyampaikan bahwa dalam rangkaian proses pengelolaan Apalhankam dimungkinkan ada beberapa kelemahan dan kekurangan baik dalam tataran operasional maupun kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu, perlu pemantauan yang ketat, terlebih dalam penggunaan APBN baik yang bersumber dari PLN dan PDN. Pemantauan tersebut adalah elemen penting dalam manajemen mutu yang memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai standar tertinggi. Manajemen mutu dalam konteks ini mencakup penetapan prosedur yang jelas, pemantauan yang berkesinambungan, dan penilaian berkala terhadap kinerja dan hasil serta pertanggungjawaban dan pengelolaan anggarannya.
“Pemeriksaan pendahuluan Tim BPK RI adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Saya berharap, setiap rupiah yang berasal dari PDN dan PLN, serta APBN dapat dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan negara dan keamanan bangsa,” ujarnya.
Lambang Prabowo juga menekankan kepada setiap Kasatker/Kasubsatker agar memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK RI. Kerja sama dan kolaborasi yang kuat antara instansi terkait, transparansi yang terjaga, serta kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran adalah kunci utama untuk menghasilkan rekomendasi terbaik dalam menangani setiap permasalahan yang muncul.
Tim BPK RI juga menyampaikan sejumlah harapan. Pertama, memperbaiki tata kelola penyusunan Rencana Kebutuhan (Renbut) Alpahankam yang dibiayai oleh PLN dan PDN. Kedua, merencanakan penganggaran yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan Alpalhankam TNI yang dibiayai oleh PLN dan PDN. Ketiga, meningkatkan tata kelola dan kualitas proses pengadaan Alpalhankam. Terakhir meningkatkan koordinasi Kemhan dan TNI, sehingga Alpalhankam yang dihasilkan dapat difungsikan secara optimal sesuai kebutuhan TNI.
(Sumber : Penerangan Pussenif)
